Indonesia Terpopuler


Isi UU Penodaan dan Penistaan Agama yang Diajukan Judicial Review

 Keinginan Uji Materi (Judicial Review) Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969 mengundang pro dan kontra. Sebagaimana diketahui, tiga bulan yang lalu, tujuh lembaga swadaya masyarakat dan empat tokoh nasional meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan larangan penafsiran agama-agama yang dianut di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ketentuan tersebut dinilai melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Ketujuh LSM itu adalah Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Mereka didukung oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Musdah Mulia, Dawam Raharjo, dan KH Maman Imanul Haq.

Mereka mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 1 UU tersebut yang berbunyi, ”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatannya”.

Selain itu, pemohon juga mempersoalkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3, serta Pasal 4a yang mengatur ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 1. Disebutkan, pelanggaran pidana diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun.

Melanggar kebebasan

Kuasa hukum pemohon, Choirul Anam, menjelaskan, ketentuan tersebut jelas-jelas melanggar kebebasan memeluk agama dan keyakinan yang dijamin konstitusi. Pasal 1 UU itu menyebutkan secara jelas agama yang dimaksud adalah agama yang dianut di Indonesia. Pada bagian penjelasan Pasal 1 disebutkan, agama yang dianut ada enam (Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu). Ditambah lagi lima, di antaranya Sinto, Yahudi, dan Taoism, sehingga total berjumlah 11.

”Kami menilai, pembatasan ini melanggar kebebasan dan diskriminatif,” ujar Choirul.

Ia juga mempersoalkan pembatasan tafsir yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1.

Menurut dia, tafsir agama seharusnya tidak boleh dibatasi. Tafsir agama seharusnya dikembalikan kepada komunitas pemeluk agama yang bersangkutan. Apabila tafsir dikembalikan kepada komunitasnya, hal itu tidak akan menimbulkan persoalan yang besar.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Arsyad Sanusi meminta para pemohon memerhatikan betul permohonan mereka. ”Ini masalah hak asasi manusia, lebih-lebih ini masalah keyakinan,” kata Arsyad.

Menurut dia, esensi Pasal 1 UU tersebut sebenarnya adalah larangan membuat tafsir dan melakukan kegiatan yang menyimpang.

Kontra Judicial Review

Namun, banyak pihak tidak setuju dengan judicial review atas Undang-undang ini. Antara lain: Menteri Agama, Menkumham, Muhammadiyah, NU, HTI dan lain-lain.

Pemerintah, melalui menteri agama meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU No 5/1965 tentang penodaan/penistaan agama. Jika UU ini dihapus maka seseorang dapat menistakan agama tanpa bisa dipidana.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara tegas menolak judicial review peraturan perundangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, jika Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969 itu jadi diubah, maka akan sangat berpotensi memicu konflik yang lebih besar bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Patrialis Akbar setuju adanya UU No 5/1969 tentang Pencegahan Penodaan/Penistaan Agama. Menurutnya, bila tidak ada UU ini, yang akan terjadi adalah gejolak dan konflik horizontal di dalam masyarakat.

DOWNLOAD ISI UU PENODAAN DAN PENISTAAN AGAMA

Muhammadiyah dan NU Tolak Uji Materi UU Penistaan / Penodaan Agama

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara tegas menolak judicial review peraturan perundangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, jika Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969 itu jadi diubah, maka akan sangat berpotensi memicu konflik yang lebih besar bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan, keberadaan peraturan perundangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama harus dipertahankan. Karena itu permintaan agar undang-undang dicabut atas nama demokrasi sangat tidak tepat.

“Karena itu, kita berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi undang-undang itu,” kata kiai Hasyim usai membuka Rakernas I Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Minggu (31/1).

Menurut Hasyim, tanpa adanya peraturan itu maka yang akan terjadi adalah anarki. Di satu sisi orang bisa berbuat sesukanya membuat agama atau aliran kepercayaan sesuai selera, di sisi lain masyarakat yang tidak terima akan berbuat sesukanya untuk melakukan penghakiman. “Kalau tidak ada cantolan hukum, masyarakat bukannya diam, tetapi justru akan anarki. Kalau ada hukum hal itu bisa kita rem,” katanya.

Hasyim menegaskan, penodaan agama merupakan agresi moral yang justru merusak agama. “Jadi harus dibedakan antara demokrasi dengan agresi moral,” kata penyandang gelar doktor honoris causa bidang peradaban Islam tersebut.

Dikatakannya, UUD 1945 memang menjamin kebebasan beragama, namun harus dimaknai sebagai bebas memilih dan menjalankan agama yang diakui dan sah menurut undang-undang.

Soal tuntutan agar tidak ada pembatasan mengenai jumlah agama yang diakui, menurut Hasyim justru hal itu yang menjadi pintu masuk bagi penodaan terhadap agama yang telah jelas eksistensinya.

“Kalau pun ada yang minta jumlahnya ditambah demi alasan keadilan, ya, tetap tidak menyelesaikan persoalan. Kalau pun dikasih sepuluh, yang pingin agama ke-11 akan menilai tidak adil. Dikasih 100 sekali pun, yang berikutnya tetap menganggap tidak adil,” kata kiai Hasyim.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin bahwa uji materi terhadap kebebasan beragama yang diajukan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sangat berbahaya.

“Saya mengetahui ada agenda pengajuan tentang kebebasan beragama. Sikap saya maupun organisasi bahwa itu berbahaya,” tandas Din disela-sela Seminar Nasional Satu Abad Pendidikan Muhammadiyah: Format dan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah Ke Depan di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta , Sabtu (31/1).

Din Syamsuddin mengatakan, jika Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969 itu jadi diubah, maka akan sangat berpotensi memicu konflik yang lebih besar bagi kehidupan beragama di Indonesia karena merasa kemurnian ajaran agamanya terganggu. “Bisa muncul anarki sebagai reaksi dari umat beragama yang protes jika agamanya diganggu,” ujarnya.

Menurut dia, penolakan ini akan mendapatkan dukungan dari komunitas agama manapun karena semua umat beragama manapun tidak ingin agama yang cuci dinodai agama. “Agama merupakan masalah sakral yang tidak boleh terusik. Namun demikian untuk kepentingan sesama umat beragama dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tanah air, maka negara tetap mempunyai tanggung jawab,” tandasnya.

Uji materi terhadap UU ini diajukan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), di antaranya IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI. (indonesia.go.id)

Download UU Penistaan / Penodaan Agama

Menkum HAM: UU Pencegahan Penodaan Agama Sesuai Konstitusi

Ditulis dalam Agama oleh holistikasaya pada Februari 4, 2010
Tags: , , , ,

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Patrialis Akbar setuju adanya UU No 5/1969 tentang Pencegahan Penodaan/Penistaan Agama. Menurutnya, bila tidak ada UU ini, yang akan terjadi adalah gejolak dan konflik horizontal di dalam masyarakat.

“Tak hanya itu, juga akan terjadi main hakim sendiri, fitnah antar pemeluk agama dan ketidakharmonisan antar umat beragama,” kata Patrialis, Kamis (4/2/2010).

Pernyataan ini diberikan Patrialis mewakili pemerintah sebagai saksi dalam permohonan penghapusan UU No 5/1969 dalam sidang konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Selain itu, Menkum HAM menilai UU tersebut sudah lengkap dan jelas serta memenuhi sistem UU di  Indonesia. Dengan UU tersebut, negara telah memberi tempat terhormat untuk setiap WNI melaksanakan beribadah.

“Dengan dikabulkannya permohonan ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah keamanan,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPR, Chairuman Harahap. Dalam keterangannya, dia menilai, UU tersebut tidak melanggar konstitusi. Kebebasan beragama juga telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 29.

“Dan UU ini telah terbukti menjaga stabilitas nasional selama ini,” pungkasnya. (sumber: detik.com)

Download UU tentang Penodaan Agama di sini


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 89 pengikut lainnya.