Indonesia Terpopuler


Aturan Penyadapan Sama Artinya dengan KPK Dilarang Menyadap

Posted in KPK DAN CENTURY oleh holistikasaya pada November 25, 2009
Tags: , , ,

Penyadapan sebentar lagi ada aturannya. Menkominfo Tifatul Sembiring akan menyiapkan peraturan penyadapan dalam bentuk peraturan pemerintah. Penyadapan harus diatur karena tidak setiap orang dapat melakukan penyadapan. Tifatul mengusulkan nantinya penyadapan harus izin pengadilan dan lembaga penyadap berada di bawah departemennya.

Nah,wacana Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penyadapan atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya oleh Menkominfo Tifatul Sembiring ini dinilai tidak cermat. Pengaturan itu sama saja melarang KPK menyadap. Itu dikatakan  mantan anggota panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK Ichlasul Amal saat dihubungi lewat telepon, Rabu (25/11/2009) oleh detik.com.

“Itu sama saja dilarang menyadap. Apalagi kalau dalam proses minta izin pengadilan, orang yang disadap kemungkinan bisa tahu,” ujar mantan anggota panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK Ichlasul Amal saat dihubungi lewat telepon, Rabu (25/11/2009).

Dalam raker dengan Komisi I Senin (23/11/2009), Menkominfo memang menyatakan akan menyiapkan peraturan penyadapan dalam bentuk peraturan pemerintah. Menurut Ichlasul, di Amerika penyadapan itu dilarang karena dianggap melanggar hak azasi manusia. Namun jika di Indonesia pembuktian melakukan korupsi tanpa penyadapan sulit dilakukan.

“Kalau pembuktian pakai kwitansi itu bisa tertangkap tangan melalui penyadapan, seperti kasus jaksa Urip. Kalau nggak ada itu apa bisa? Mana pernah orang menyogok pakai kwitansi,” kata dia.

Ichlasul menyarankan agar wacana pengaturan penyadapan itu dilakukan lebih cermat. “Memang kalau semua orang bisa menyadap itu nggak benar,” tegas Ichlasul.

Sementara itu mantan anggota Pansel KPK lainnya, Mohammad Fajrul Falaakh, menyarankan agar aturan penyadapan itu lebih tepat diatur dengan UU, bukan PP.

“Penyadapan itu melanggar privasi padahal privasi ini dilindungi UU, sehingga penerebosannya hanya dimungkinkan melalui UU. Sebetulnya tidak tepat kalau izin penyadapan diatur oleh pemerintah, harus lewat DPR,” kata Fajrul.*

Satu Tanggapan to 'Aturan Penyadapan Sama Artinya dengan KPK Dilarang Menyadap'

Subscribe to comments with RSS atau TrackBack to 'Aturan Penyadapan Sama Artinya dengan KPK Dilarang Menyadap'.

  1. Mufidah said,

    Saya heran sama Pak Tiffatul .dulu waktu memimpin partai dan blm memimpin negara ,sikapnya berpihak pd rakyat? skrg stlh merasakan empuknya kursi kekuasaan negara kok cenderung berpihak pada koruptor? Kalo KPK mau nyadap telpon orang2 yg dicurigai hrs lapor kanan lapor kiri ya,…wartawan tau ,lalu disiarin di TV, akhirnya.ketahuan sama yg mau disadap. itu bukan menyadap lagi,tp mempublikasikan namanya…manusia mmg mudah berubah,kecuali orang2 yg mustaqim..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: