Indonesia Terpopuler


Prita Harus Bayar RS OMNI 204 Juta, Para Politisi Diam Saja

Posted in Uncategorized oleh holistikasaya pada Desember 6, 2009
Tags: ,

Ingar bingar Pemilu 2009 masih terpatri di benak rakyat Indonesia. Salah satu peristiwa yang mengundang perhatian adalah kasus Prita Mulyasari. Ramai-ramai para politisi membela Prita atas kasusnya dengan RS Omni. Tak Kurang Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati Soekarno Putri memberi perhatian spesial pada kasus ini. Tapi setelah kini setelah Pengadilan  Tinggi Banten memutuskan Prita harus membayar upeti buat RS Omni Internasional yang tajir sebesar Rp 204 juta, para politisi bergeming.
Muhidin M. Dahlan menulis tentang janji-janji kosong para politisi sehubungan kasus Prita dan tulisannya kini tersebar di facebook dan milis-milis.  Kata si penulis: “Tapi bukan itu yang ingin disusur catatan kronik ini, melainkan menandai lagi di mana lidah-lidah para pemimpi(n) Republik ini pada suatu masa tatkala mereka melakukan akrobat janji dan harapan secara habis-habisan kepada “korban2″ yg mendapat simpati publik dgn luar biasa, seperti kasus Mbah Minah baru-baru ini.”

Ini kronologi janji-janji tersebut:

3 Juni 2009

Megawati Soekarnoputri: “Saya perintahkan Trimedia untuk melakukan upaya khusus
bagi Prita. Mari kita doakan bersama, saya sedang mengusahakan Prita pulang sore ini.” Kata-kata Megawati sakti sekali, pagi diucapkan, sorenya surat penangguhan penahanan keluar…. (Kompas.com)

4 Juni 2009

(1) Presiden SBY: “Saya minta agar dalam rangka penegakan hukum digunakan juga hati dan rasa keadilan.” (Kompas)

Wakil Presiden M Jusuf Kalla: ”Saya minta kepolisian adil. Periksa dulu, kalau perlu, dicekal tidak ke luar kota, tetapi jangan langsung masuk penjara seorang ibu gara-gara masalah e-mail itu. Saya sudah bicara kepada pihak kepolisian agar ini diperiksa lagi.” (Kompas)

(2) Jaksa Agung Hendarman Supandji: “Saya perintahkan kasus Prita dieksaminasi. Sangat tidak profesional penanganan perkaranya.” (CTT: Eksaminasi dilakukan berkaitan dengan penyimpangan penanganan perkara). (Kompas)

6 Juni 2009

(1) Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari: “Omni itu sebenarnya bukan rumah sakit internasional, hanya namanya. Saya sudah menegur rumah sakit tersebut sejak Agustus tahun lalu supaya tidak menggunakan kata ‘internasional’ di belakangnya… Saya juga minta Prita membuat laporan ke Departemen Kesehatan agar kasusnya dapat ditindaklanjuti. Tanpa ada laporan, pemerintah bisa dianggap bertindak sewenang-wenang… Kalau saya lihat, dia disuntik ini-itu, dia pantas melapor.” (Harian Koran Tempo)

(2) Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong: “Saya minta para hakim berhati-hati menerapkan pasal pencemaran nama baik. Keadaan sekarang sudah berbeda dari saat pasal tersebut dibuat, yakni pada zaman Belanda.” (Harian Koran Tempo)

8 Juni 2009

(1) Ketua DPR Agung Laksono: “Tidak seharusnya lembaga pelayanan publik dengan mudahnya menuntut masyarakat, tanpa melakukan koreksi dalam pelayanannya. Jangan mempermainkan rakyat dengan menjadikan penjara sebagai tujuan. Kita panggil RS Omni itu. (Harian Koran Tempo)

(2) Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara: “Kasus Prita Mulyasari yang dipidanakan karena mengirimkan surat elektronik tentang kekecewaannya terhadap pelayanan sebuah rumah sakit hanyalah satu contoh dari beberapa kasus penggunaan media internet untuk tujuan positif, yang justru berujung pada perkara hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa sembarangan dipakai untuk menjerat warga yang dituduh mencemarkan nama baik orang atau pihak tertentu. Jangan sampai hukum dipakai sebagai alat oleh pemilik modal dan penguasa.” (Harian Kompas)

9 Juni 2009

(1) Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Fachmi Idris: “PB IDI melalui Pengurus IDI Wilayah Banten sudah memanggil dokter-dokter Rumah Sakit Omni Internasional untuk mengklarifikasi kasus Prita Mulyasari terkait masalah praktik kedokteran. Masalah ini harus didudukkan secara jernih antara masalah pencemaran nama baik yang merupakan ranah hukum dan masalah praktik kedokteran dalam ranah profesi. Untuk menjernihkan masalah praktik kedokteran dalam kasus itu, PB IDI membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih lanjut dengan mengadakan pertemuan bersama pihak terkait.” (Harian Kompas)

(2) Wakil Ketua Komisi IX Umar Wahid: “Kami menangkap rasa ketidakadilan yang besar. Sepatutnya RS Omni juga harus meminta maaf kepada Prita.” (Harian Kompas)

10 Juni 2009

(1) Wakil Ketua KPK M Jasin: “Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengkaji apakah dugaan fasilitas yang diberikan Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang, Banten, kepada pegawai Kejaksaan Negeri Tangerang merupakan gratifikasi atau bukan. Apabila sesuatu itu diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajiban dan jabatannya, itu suap.” Pernyataan itu sbg tanggapan setelah ada informasi, Kejaksaan Negeri Tangerang menerima pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pap smear dari Rumah Sakit Omni. (Harian Kompas)

(2) Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari: “Kami sudah menyerahkan kasus ini ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).” (Harian Kompas)

12 Juni 2009

Megawati Soekarnoputri: “Kasus Prita merupakan bukti nyata dari dampak neoliberalisme. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) digunakan untuk mengalahkan kepentingan asasi (ekspresi) rakyat kecil. Kasus itu merupakan pelanggaran atas hak menyatakan pendapat yang merupakan hak asasi paling mendasar dan dilindungi konstitusi, UU HAM, serta berbagai ratifikasi konvensi internasional.” (Harian Kompas)

13 Juni 2009

Jaksa Agung Hendarman Supandji: “Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dondy Kumando Soedirman dicopot dalam rangka reformasi kejaksaan… pemimpin kejaksaan harus arif dan bijaksana terhadap kritik dan aspirasi yang tumbuh serta berkembang di masyarakat.” (Harian Koran Tempo)

25 Juni 2009

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Karel Tuppu: “Terdakwa kasus pencemaran nama baik RS OMNI Internasional Alam Sutera, Prita Mulyasari, bebas.”

6 Agustus 2009

Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan M Shaleh: “Prita Mulyasari (32) dan Rumah Sakit Omni International sepakat berdamai dan tidak akan memperpanjang kasus mereka di pengadilan. Keduanya berdamai.” (Harian Kompas)

14 Oktober 2009

Roy Suryo: “Salinan email yang dijadikan barang bukti di persidangan memang bukan kiriman langsung dari Prita. Email itu diduga dari dikirim ulang oleh orang ke sekian dengan alamat akun email bensanti@gmail.com… Prita hanya mengirim email berisi keluhannya terhadap RS Omni ke 20 alamat email. Namun, mengirim email ke 20 akun bukan suatu yang wajar kalau tujuannya bukan untuk disebarkan.” (Lihat di sini http://metro.vivanews.com/news/read/97001-roy_suryo_anggap_email_prita_tak_wajar)

21 Oktober 2009

SAKSI AHLI DI PENGADILAN:

Panitia Kerja Perumusan Undang-Undang Informasi dan Transformasi Elektronik (ITE) DPR RI Yasin Karan: “Surat elektronik yang dikirim Prita Mulyasari tentang keluhannya terhadap Rumah Sakit Omni Internasinal Alam Sutera tidak melanggar etika Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat yang dikirim ke 20 alamat email itu sifatnya pribadi. Jangankan 20 email, ratusan email juga wajar, karena itu sifatnya individual. Prita tidak bisa dijerat hukum UU ITE. UU ITE hanya menyangkut bagaimana suatu informasi dan transaksi elektronik yang dihasilkan oleh alat-alat elektronik. Adapun hasil transaksi elektronik tidak bisa menjadi bukti hukum…. Suatu perkara disebut mencemarkan nama baik apabila terindikasi bahwa alat elektronik digunakan secara tidak sah. Dibuatnya undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi setiap orang dari kejahatan transaksi elektronik yang bersifat sewenang-wenang.” (Harian Kompas)

Ahli Pidana Universitas Indonesia Chairul Huda: “Kata pencemaran dan penghinaan merupakan kelompok dari tindak pidana. Keduanya bisa memenuhi unsur pidana jika menjadi tuduhan dengan sesuatu yang negatif. Namun, sesuatu yang tidak memuaskan suatu pelayanan bukanlah suatu tuduhan.” (Harian Kompas)

DAN HASIL AKHIRNYA, OMNI MENANG! PRITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK BANDING KE MAHKAMAH AGUNG. TAPI SEPERTI YG SUDAH2, SAAT ANIMO dan kewaskitaan MASYARAKAT MAKIN BERKURANG, APARAT HUKUM SEENAKNYA MENENTUKAN KEADILAN MENURUT HUKUM PROSEDURAL YG MEREKA SANGAT AGUNG2KAN.

PEMILU MEMANG SUDAH LEWAT, MARI BERTAMU DAN SOWAN LAGI KE IBU MEGAWATI SOEKARNOPUTRI. TAMPAKNYA BELIAU SAKTI SEKALI. JUGA BERHARAP KEPADA PRESIDEN SBY MENGELUARKAN LAGI PERNYATAANNYA DENGAN KADAR YG SAMA SEPERTI DI ARENA PEMILU 2009. SALAM SEMUA.

Posted by Indonesia Hot Issue at 6:48 AM 0 comments

Satu Tanggapan to 'Prita Harus Bayar RS OMNI 204 Juta, Para Politisi Diam Saja'

Subscribe to comments with RSS atau TrackBack to 'Prita Harus Bayar RS OMNI 204 Juta, Para Politisi Diam Saja'.


  1. […] juga: Kasus Prita Mulyasari dan Janji-janji Politisi Leave a […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: