Indonesia Terpopuler


Uji Publik Draft Permen Kominfo soal Konten Multimedia Sedang Berlangsung


Pemerintah, lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan uji publik atas  rancangan Peraturan Menteri Kominfo yang akan mengatur konten multimedia di Indonesia. Rancangan/draft Permen tentang konten multimedia (bisa download di sini) tersebut,  itu mulai tanggal 11 Pebruari 2010 hingga 19 Pebruari 2010 dipublikasikan dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan publik secara kritis.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto dalam keterangannya, di situs kemenkominfo beberapa waktu lalu mengungkapkan latar belakang dan pertimbangan utama disusunnya rancangan ini ialah, bahwa konten memiliki peranan, pengaruh, dan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan jasa multimedia, baik terhadap penyelenggara jasa multimedia itu sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya dan pada khususnya anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembuatan, pengumuman, dan/atau penyebarluasannya.

Ditambahkan Gatot, rancangan permen tersebut juga bertujuan untuk membina industri penyelenggara jasa multimedia agar senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi baik di tingkat dalam negeri maupun Internasional.

“Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada penyelenggara jasa multimedia mengenai pengelolaan konten multimedia,” kata Gatot.

Beberapa hal yang termuat dalam rancangan permen tersebut diantaranya, pembentukan Tim Konten Multimedia yang dibentuk oleh Menteri Kominfo.

Tim Konten Multimedia ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan jumlah anggota paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan masa kerja 1 (satu) tahun. Tim Konten Multimedia dipimpin oleh seorang Ketua yang dijabat oleh Direktur Jenderal.

Dalam pasal 21 tertulis Pasal 21 Masyarakat, dan/atau Penyelenggara dapat mengajukan Laporan dan/atau Pengaduan kepada Tim Konten Multimedia mengenai keberadaan suatu Konten yang diduga merupakan Konten yang dilarang.

Apabila Ketua Tim Konten Multimedia telah menyatakan bahwa Konten yang ada pada Sistem Elektronik Penyelenggara adalah Konten yang dilarang, maka Penyelenggara wajib meminta Pengguna untuk menghentikan kegiatan pembuatan, pemuatan, pentransmisian, pengumuman, dan/atau penyimpanan Konten yang dimaksud, meminta pengguna untuk menghapus Konten yang dimaksud, dan menghambat Akses pada Konten yang dimaksud serta dan/atau melakukan tindakan lain yang patut, teliti, dan hati-hati untuk memastikan Konten yang dimaksud tidak lagi ada dan/atau tidak lagi dapat diakses pada Sistem Elektroniknya.

Rancangan permenkominfo tentang konten multimedia ini menuai kontroversi. Penolakan terhadap draft peraturan ini ramai dibahas di facebook. Para facebooker ramai-ramai menolak rancangan permenkominfo tentang Konten Multimedia ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: